JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan pembangunan Hotel Riau di eks Mess Pemprov Riau, Jalan Brigjen Katamso, Jakarta, berjalan bersih dan transparan.
Proyek strategis daerah senilai sekitar Rp53 miliar itu sejak awal diminta untuk diawasi secara ketat oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan, tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi dalam proyek tersebut.
“Saya sudah minta proyek ini diawasi jaksa dan juga KPK. Kalau ada korupsi, tangkap saja,” tegas SF Hariyanto, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, Riau tidak boleh lagi menjadi daerah yang terus disorot akibat kasus-kasus korupsi. Karena itu, pembangunan Hotel Riau harus menjadi contoh tata kelola proyek pemerintah yang bersih, akuntabel, dan profesional.
“Riau harus bersih. Sudah cukup Riau tercoreng gara-gara korupsi. Proyek ini harus jadi bukti bahwa pembangunan bisa dilakukan tanpa penyimpangan,” ujarnya.
Pembangunan fisik hotel yang direncanakan tiga lantai dengan basement tersebut ditargetkan rampung Oktober 2026. SF Hariyanto mengakui proyek sempat mengalami kendala teknis pasca ground breaking pada Agustus 2024, mulai dari persoalan debu pembongkaran bangunan lama hingga urusan administrasi pajak dengan Pemprov DKI Jakarta.
Namun, seluruh persoalan tersebut kini telah diselesaikan sehingga pembangunan kembali dikebut sesuai jadwal.
“Sekarang semua sudah selesai. Tidak ada lagi hambatan. Pembangunan fisik bisa dipercepat,” jelasnya.
Dukungan terhadap proyek ini awalnya datang dari Karmilasari saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila menyatakan pembangunan hotel sebaiknya dilakukan tanpa melibatkan pihak swasta.
“Kalau dananya tidak terlalu besar, bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov Riau menggunakan APBD. Jangan libatkan pihak ketiga, pengelolaannya nanti serahkan ke BUMD,” kata Karmila di Pekanbaru.
Politisi Golkar itu menilai lokasi eks Wisma Slipi sangat strategis sehingga ideal difungsikan murni sebagai hotel, bukan perkantoran. Hotel tersebut juga diharapkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain untuk masyarakat umum, hotel ini direncanakan menjadi tempat menginap pejabat Pemprov Riau, anggota DPRD, serta perjalanan dinas yang dibiayai APBD, dengan penyesuaian tipe kamar.
Hotel Riau dirancang berornamen Melayu dan dilengkapi masjid di lantai dua. Aset daerah yang telah direncanakan sejak 2010 itu diharapkan memberi manfaat ekonomi melalui dividen, sekaligus memperkuat citra Riau sebagai daerah yang serius membangun tanpa korupsi.
“Semakin banyak yang menginap, semakin besar pendapatan daerah. Tapi yang paling penting, pembangunannya harus bersih,” pungkas SF Hariyanto.***MDn
#Provinsi Riau #SF Hariyan ##Hotel Riau #Pembangunan Hotel Riau
