Pasaman – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pasaman Barat kembali dirayakan dengan berbagai agenda seremonial. Namun di balik kemeriahan tersebut, suara kritik keras justru menggema dari tiga aktivis muda asal Pasaman Barat yang menilai pemerintah daerah gagal menghadirkan kemajuan nyata serta membiarkan penegakan hukum melemah.
Aktivis muda Pasaman Barat, Rian, menegaskan bahwa HUT daerah seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah, bukan sekadar panggung pencitraan dan perayaan simbolik yang jauh dari realitas kehidupan rakyat.
“Setiap tahun HUT dirayakan, tetapi rakyat tidak merasakan perubahan berarti. Program bupati lebih banyak bersifat simbolik dan seremonial, tidak menyentuh akar persoalan masyarakat—mulai dari ekonomi nagari, lapangan pekerjaan, hingga kesejahteraan rakyat kecil,” tegas Rian.
Menurutnya, arah pembangunan Pasaman Barat berjalan tanpa visi yang jelas dan minim keberpihakan kepada masyarakat bawah. Ia menilai pemerintah daerah gagal melahirkan kebijakan strategis yang berdampak langsung dan berkelanjutan.
Kritik serupa disampaikan Muhammad Arsyad, aktivis muda Pasaman Barat, yang menyebut pemerintah daerah terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan di ruang publik, sementara kondisi riil di lapangan menunjukkan stagnasi dan ketimpangan pembangunan.
“Bupati lebih fokus pada klaim keberhasilan, padahal realitas di lapangan menunjukkan banyak program tidak tepat sasaran dan terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran. Perencanaan lemah dan pengawasan nyaris tidak berjalan,” ujar Arsyad.
Ia menegaskan bahwa kegagalan pembangunan bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan cerminan buruknya tata kelola dan absennya keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Yuwanda Gustara, aktivis muda Pasaman Barat lainnya, secara khusus menyoroti melemahnya penegakan hukum di daerah tersebut. Menurutnya, hukum di Pasaman Barat semakin kehilangan wibawa dan keadilan.
“Penegakan hukum terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Banyak persoalan hukum dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, tanpa transparansi, dan tanpa ketegasan,” ungkap Yuwanda.
Ia memperingatkan bahwa kondisi ini berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan membuka ruang subur bagi praktik penyimpangan serta penyalahgunaan kewenangan.
Ketiga aktivis muda tersebut menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk kebencian, melainkan wujud kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap masa depan Pasaman Barat. Mereka mendesak Bupati Pasaman Barat dan seluruh pemangku kebijakan untuk berhenti menutup mata terhadap kritik dan menjadikan HUT daerah sebagai titik balik perubahan nyata.
“Jika kritik terus diabaikan dan pemerintah hanya sibuk merayakan seremoni, Pasaman Barat akan terus tertinggal. Rakyat butuh pemimpin yang bekerja dan berpihak, bukan sekadar pandai berbicara,” tutup Rian.
Para aktivis muda Pasaman Barat menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah, mengkritisi penyimpangan, dan menyuarakan kepentingan rakyat demi terwujudnya Pasaman Barat yang adil, maju, dan bermartabat.***MDn
#HUT Pasaman #Kabupaten Pasaman Barat
