Jakarta Pusat – Sikap Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap program Sekolah Rakyat kembali menuai sorotan. Setelah sebelumnya disebut menolak hingga menyebabkan program strategis itu dialihkan ke daerah lain, kini Bupati Kampar Ahmad Yuzar justru datang ke Kementerian Sosial RI untuk meminta agar Sekolah Rakyat dikembalikan ke Kampar.
Kamis (8/1), Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Misharti menemui Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung A Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Pemkab Kampar menyampaikan permohonan agar program Sekolah Rakyat kembali direalisasikan di wilayah mereka.
Langkah ini sontak memantik tanda tanya publik. Pasalnya, penolakan Sekolah Rakyat di Kampar sebelumnya telah menjadi polemik terbuka. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Hambali, secara gamblang mengungkapkan bahwa program tersebut sempat tidak dilanjutkan oleh pemerintah daerah, sehingga peluang pembangunan Sekolah Rakyat akhirnya dialihkan ke daerah lain.
Pernyataan Hambali kala itu memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Kementerian Sosial yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Penolakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat prasejahtera di Kampar.
Kini, setelah kesempatan itu lepas, arah kebijakan Pemkab Kampar tampak berbalik. Di hadapan Mensos Gus Ipul, Ahmad Yuzar menyampaikan harapan besar agar Sekolah Rakyat kembali dibangun di Kampar, dengan alasan kebutuhan pendidikan alternatif bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami berharap Sekolah Rakyat bisa direalisasikan di Kampar. Ini penting untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Ahmad Yuzar.
Wakil Bupati Kampar Misharti turut menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.
Namun demikian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa setiap usulan daerah tidak serta-merta diterima. Menurutnya, Kemensos akan tetap mengkaji usulan berdasarkan ketentuan, perencanaan nasional, serta kesiapan dan konsistensi pemerintah daerah.
“Kemensos terbuka terhadap aspirasi daerah, tetapi semua usulan akan dikaji secara menyeluruh sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Gus Ipul.
Langkah Pemkab Kampar yang kini “mengejar” kembali Sekolah Rakyat dinilai sejumlah pengamat sebagai upaya membalik kebijakan lama yang sebelumnya menuai kecaman publik. Publik pun mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah:
apakah perubahan sikap ini lahir dari kesadaran atas kepentingan rakyat, atau sekadar manuver politik setelah peluang emas terlanjur hilang.
Kini, bola ada di tangan Kemensos. Sementara masyarakat Kampar hanya bisa berharap agar urusan pendidikan anak-anak miskin tidak terus dijadikan komoditas tarik-ulur kebijakan elite daerah.*** YB
#PEMDA Kampar #Ahmad Yuzar #Sekolah Rakyat Kampar
