JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk rakyat kecil kini tersandung realita pahit. Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 567 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera angka yang mengindikasikan masalah sistemik, bukan sekadar kesalahan teknis biasa.
Dari ratusan dapur yang “ditutup paksa” itu, memang 450 telah kembali beroperasi setelah perbaikan. Namun, 117 lainnya masih belum layak jalan. Ini bukan sekadar evaluasi—ini alarm keras bahwa standar yang dijanjikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
BGN mengklaim langkah ini sebagai bentuk “zero tolerance” terhadap penyimpangan. Tapi publik justru melihat ironi:
bagaimana mungkin program sebesar ini bisa kecolongan hingga ratusan titik sekaligus?
Direktur pengawasan wilayah, Harjito, menyebut penghentian dilakukan dengan indikator ketat demi menjaga mutu dan keamanan pangan. Namun, hingga kini detail pelanggaran masih ditutup rapat, memunculkan kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Lebih dari itu, fakta ini membuka satu pertanyaan krusial:
apakah pengawasan benar-benar berjalan, atau hanya bergerak setelah masalah meledak ke permukaan?
Program MBG seharusnya menjadi wajah kepedulian negara. Tapi jika ratusan dapur gagal memenuhi standar secara bersamaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas makanan melainkan kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.
Tanpa transparansi dan pembenahan menyeluruh, publik berhak curiga:
Apakah ini program gizi untuk rakyat atau proyek besar yang dipaksakan tanpa kesiapan?***MDn
#MBG #SPPG #SPPG Stop #SPPG Bermasalah
