WARTARAKYAT - Pekanbaru, Nama H. Abdullah, S.Pd tengah jadi buah bibir di Gedung DPRD Riau. Politisi PKS dari Dapil Riau 6 itu disorot tajam karena diduga bukan sekadar wakil rakyat, melainkan juga “mata dan telinga” PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di parlemen daerah.
Kecurigaan publik bukannya tanpa alasan. Riwayat Abdullah nyaris tak bisa dipisahkan dari perusahaan raksasa pulp dan kertas tersebut. Ia bekerja di divisi Community Affair RAPP sejak 1994 hingga 2014, bahkan pernah mengaku menerima beasiswa RAPP ketika kuliah di Akademi Teknologi Pulp dan Kertas pada 1997.
“Saya pernah merasakan beasiswa RAPP saat kuliah. Hari ini saya berdiri di hadapan adik-adik sekalian sebagai anggota DPRD Pelalawan,” ucapnya dalam sebuah acara.
Karier politik Abdullah pun bertolak dari fondasi itu. Pada 2014 ia terpilih sebagai anggota DPRD Pelalawan, bertahan hingga periode 2019–2024 sebagai Wakil Ketua Komisi I, sebelum akhirnya naik level ke DPRD Riau.
Adu Otot di Rapat Komisi III
Isu keberpihakan Abdullah pada RAPP kembali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Riau bersama BUMD, Rabu (17/9/2025).
Saat Dirut PT SPR, Ida Yulita Susanti, memaparkan rencana penyegaran manajemen di anak perusahaan SPR Trada, Abdullah langsung menolak keras.
“Direktur SPR Trada jangan diganti dulu. Biarkan beliau menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Setelah itu baru bisa dievaluasi,” sergahnya di forum.
Sikap ngotot itu memicu tafsir politik. Sejumlah sumber internal menilai keberatan Abdullah bukan soal teknis, melainkan karena khawatir pergantian direksi bakal mengganggu kerjasama bisnis SPR Trada dengan RAPP.
“Sudah rahasia umum, kalau menyangkut RAPP, Abdullah selalu pasang badan,” ungkap seorang politisi yang hadir dalam rapat tersebut.
Mahasiswa: Abdullah Hambat Reformasi BUMD
Gerakan mahasiswa pun tak tinggal diam. Firman, Koordinator Jaringan Mahasiswa Pemantau Kinerja DPRD Riau, menilai manuver Abdullah justru merugikan agenda pembenahan BUMD.
“Seharusnya ia mendukung perbaikan internal SPR, bukan malah menghalangi. BUMD harus sehat, profesional, dan transparan,” tegas Firman.
Mahasiswa mendesak Gubernur Riau dan jajaran direksi SPR agar tak gentar melanjutkan rencana perombakan, termasuk menggelar RUPS di sejumlah anak perusahaan.
“BUMD jangan jadi alat politik. Harus benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” lanjutnya.
Eva Yuliana: SPR Wajib Dibersihkan
Dukungan terhadap reformasi BUMD justru datang dari kolega Abdullah di DPRD Riau. Politisi Demokrat, Eva Yuliana, menegaskan evaluasi menyeluruh harus dilakukan.
“BUMD memang harus dibenahi, terutama anak perusahaan SPR yang selama ini tidak transparan dan sarat ketimpangan. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan,” tegas Eva.
Menurutnya, DPRD seharusnya berdiri di garis depan mendorong perbaikan tata kelola.
“Kalau tidak ada pembenahan, BUMD hanya akan jadi beban, bukan aset daerah,” tambahnya.
Sorotan Publik: Wakil Rakyat atau Wakil Korporasi?
Kini, sorotan publik tertuju pada Abdullah. Dengan latar panjang di RAPP dan sikapnya di DPRD, muncul pertanyaan yang kian menguat:
Apakah ia benar-benar berjuang sebagai wakil rakyat?
Ataukah sekadar menjadi politisi yang sibuk menjaga kepentingan korporasi besar?
Jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi ujian politik terbesar bagi Abdullah di periode ini.***MDN
#DPRD Riau #BUMD Riau #SPRH Trada
