JAKARTA – Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, meminta Presiden RI Prabowo Subiyanto untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan bagi pejabat negara, kepala daerah, serta anggota DPRD. Menurutnya, kebijakan tersebut sah-sah saja jika bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mencegah praktik korupsi, namun jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial dan komplik di tengah masyarakat.
“Presiden perlu mengevaluasi apa dan bagaimana di balik kebijakan ini. Yang terpenting, pemerintah juga harus memikirkan rakyat, jangan sampai merasa diabaikan,” ujarnya dalam keterangan kepada para pemimpin redaksi media, Sabtu (13/9/2025).
Sutan menilai, ironis ketika kenaikan gaji dan tunjangan pejabat dilakukan di saat angka PHK meningkat dan pengangguran mencapai puluhan juta orang. Menurutnya, seharusnya anggaran negara lebih banyak diarahkan untuk membantu masyarakat miskin, mencegah anak-anak putus sekolah, serta mendukung program ekonomi kerakyatan.
Meski demikian, ia memahami pentingnya kesejahteraan kepala daerah agar kinerjanya lebih optimal. Hanya saja, kata dia, pengawasan dari BPK dan KPK harus diperketat agar tidak terjadi praktik korupsi, pungli, maupun “wani piro” dalam birokrasi. “Siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan harus diseret ke meja hukum,” tegasnya.
Prof. Sutan menambahkan, bagi pejabat maupun anggota DPRD yang tidak mampu bekerja serius dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, anggaran tunjangan sebaiknya dipangkas. Ia juga menekankan agar Presiden lebih fokus pada kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Selain itu, ia mendorong pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk mendongkrak perekonomian nasional melalui investasi asing. “Bebaskan pajak hingga 10 tahun bagi investor besar yang menanamkan modal di Indonesia. Dengan begitu, jutaan lapangan pekerjaan bisa tercipta bagi pemuda Indonesia,” sarannya.
Menurutnya, kerjasama dengan Amerika, Eropa, Rusia, Kuwait, Emirat, dan Arab Saudi berpotensi mendatangkan arus modal besar bagi pembangunan nasional. Namun, ia menegaskan agar kepala daerah dan DPRD tidak lagi membuat kebijakan yang mengecewakan rakyat, agar gejolak sosial bisa dihindari.
Narasumber: Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH – Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta.
#Nasional #Suara Rakyat
