Karier Awal: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar
Indra Pomi Nasution memulai kariernya sebagai birokrat di Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau. Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebuah posisi strategis yang menangani infrastruktur dan pembangunan. Dalam jabatan ini, Indra dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai proyek pengembangan jalan, jembatan, dan fasilitas publik di Kampar.
Meski demikian, posisinya di PUPR tidak terlepas dari sorotan terkait pengelolaan anggaran yang besar. Pengalaman ini kemudian menjadi pijakan baginya untuk melanjutkan karier ke tingkat yang lebih tinggi.
Karier Melonjak: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
Pada Februari 2023, Indra Pomi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru. Jabatan ini adalah posisi puncak birokrasi di tingkat pemerintah kota, di mana Indra bertugas mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan mendukung kebijakan wali kota.
Sebagai Sekda, Indra terlibat dalam berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengelolaan anggaran daerah hingga proyek infrastruktur berskala besar. Namun, di balik karier yang cemerlang, sorotan publik mulai mengarah pada lonjakan drastis harta kekayaannya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), tercatat bahwa aset milik Indra meningkat tajam dalam waktu singkat.
Operasi Tangkap Tangan oleh KPK
Pada awal Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menggegerkan publik. Indra Pomi ditangkap bersama Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Novin. OTT ini diduga berkaitan dengan korupsi yang melibatkan pemotongan anggaran serta pengeluaran dana fiktif.
Modus operandi yang diungkap KPK melibatkan instruksi kepada para pegawai untuk membuat laporan seolah-olah ada pembayaran utang. Namun, dana tersebut ternyata digunakan secara pribadi oleh para pejabat terkait. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Dampak dan Respons Publik
Penangkapan Indra Pomi dan pejabat lainnya menjadi pukulan berat bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain merusak citra birokrasi, kasus ini juga menambah panjang daftar korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Masyarakat Pekanbaru pun menyatakan kekecewaannya terhadap para pejabat yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
KPK menegaskan bahwa kasus ini menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi di daerah. Lembaga antirasuah tersebut terus menggali bukti-bukti lain dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini.
Refleksi dan Harapan
Kasus Indra Pomi mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran daerah. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pemerintahan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Meski kasus ini memberikan dampak negatif, harapannya, upaya penegakan hukum yang tegas dapat menjadi pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak tergoda menyalahgunakan kekuasaan.
Dengan kasus ini, perjalanan karier Indra Pomi yang awalnya gemilang akhirnya ternoda oleh tindakan yang melanggar hukum. Kini, masyarakat menanti proses hukum yang adil dan tuntas untuk memberikan keadilan kepada publik.**(mdn)
#Karir Kandas OTT KPK
