PEKANBARU – Dugaan praktik Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) fiktif disebut masih berlangsung di lingkungan Sekretariat DPRD Riau hingga tahun 2025. Praktik tersebut diduga mencakup perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah, termasuk kegiatan reses dan sosialisasi Perda.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut, praktik lama yang merugikan keuangan daerah itu belum sepenuhnya hilang, meski berulang kali menjadi sorotan publik sebagaimana dikutip dari Goriaucom.
“Di tahun 2025 masih ada SPPD yang fiktif, baik luar daerah maupun dalam daerah. Reses dan sosper dalam daerah juga masih ada yang dibuat fiktif,” ungkap sumber tersebut.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta tidak optimalnya kinerja pejabat struktural di Sekretariat DPRD Riau. Ia menilai perlu ada langkah tegas, termasuk evaluasi total hingga pergantian pejabat di level kepala bagian dan subkoordinator.
“Kalau bisa kabag, subkoordinator, sampai kasubbag di Setwan ini diganti. Supaya jadi perhatian serius dan ada efek jera,” tegasnya.
Sumber tersebut juga secara khusus mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk turun tangan langsung dan bersikap keras terhadap praktik yang diduga sarat penyimpangan tersebut.
“Biar Pak SF Hariyanto tahu, kerja orang-orang ini masih seperti ini juga. Tidak jera-jera. Kalau perlu, sikat saja semuanya dan ganti dengan orang baru,” katanya.
Ia menilai, jika praktik serupa terus berulang tanpa tindakan tegas, maka upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov Riau hanya akan menjadi jargon tanpa makna.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Riau belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Media masih berupaya mengonfirmasi pejabat terkait guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi.***MDn
#SPPD Fiktif Riau #DPRD Prov Riau
