PEKANBARU — Cipayung Plus Kota Pekanbaru yang terdiri dari HMI, KAMMI, PMII, PMKRI, HIMAPERSIS, dan IMM melontarkan kritik keras terhadap krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus terjadi di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru.
Dalam pernyataan sikap tertanggal 2 Mei 2026, organisasi mahasiswa tersebut menilai pernyataan Pemerintah Provinsi Riau bersama PT Pertamina yang menyebut “stok BBM aman dan terkendali” sebagai bentuk narasi yang menyesatkan publik dan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Ketua Umum IMM, Rahmatul Aufa, menegaskan bahwa masyarakat saat ini dipaksa antre berjam-jam demi mendapatkan BBM. Banyak SPBU disebut berulang kali kehabisan stok, distribusi tidak merata, hingga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ini bukan sekadar gangguan teknis. Ini adalah krisis nyata yang dibiarkan terjadi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum HIMAPERSIS, Muhammad Atla Aditya, menilai kondisi tersebut sebagai ironi besar bagi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia.
“Riau menghasilkan minyak, tetapi rakyatnya justru kesulitan mendapatkan BBM. Di mana keadilan bagi masyarakat daerah penghasil?” ujarnya.
Perwakilan HMI, Raihan, juga menyoroti adanya perbedaan mencolok antara klaim pemerintah dengan fakta di lapangan. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan negara dalam tata kelola distribusi energi.
Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI, Benedik Bonaventura Tarigan, mempertanyakan transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Jika stok benar-benar aman, masyarakat tidak mungkin harus antre sejak dini hari hanya untuk mendapatkan BBM,” katanya.
Ketua Umum PMII, Muhammad Arsyad, menilai krisis ini telah menghantam ekonomi rakyat kecil dan menjadi bukti lemahnya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat.
Di sisi lain, PD KAMMI Pekanbaru melalui Muhammad Ariffutajjali menegaskan bahwa mahasiswa siap turun ke jalan apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah maupun Pertamina.
Enam Tuntutan Cipayung Plus Pekanbaru
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Kota Pekanbaru menyampaikan enam poin tuntutan utama:
1. Menyatakan PT Pertamina gagal total menjamin distribusi dan ketersediaan BBM di Riau.
2. Menilai narasi “stok aman dan terkendali” sebagai bentuk penyesatan publik.
3. Mendesak transparansi penuh terkait data distribusi dan kuota BBM.
4. Menuntut audit total untuk mengusut dugaan mafia BBM dan penimbunan subsidi.
5. Mendesak pemerintah berhenti membangun narasi semu dan segera menghadirkan solusi nyata.
6. Mengancam akan menggelar aksi massa besar dan mendorong pencopotan pejabat terkait jika tidak ada perbaikan nyata.
Cipayung Plus menegaskan bahwa kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan nyata bagi masyarakat Riau.
“Ketika rakyat antre berjam-jam sementara pemerintah mengatakan semuanya aman, maka yang rusak bukan hanya sistem distribusi, tetapi juga kejujuran dan keberpihakan kepada rakyat,” tutup pernyataan tersebut.***MDn
#cipayung Plus #Riau Kerisis BBM #Pertamina Gagal
