WARTA RAKYAT ONLINE - Kuansing – Drama politik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kuantan Singingi (Kuansing) akhirnya berujung pada pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD. Aldiko Putera, yang sebelumnya duduk di kursi dewan, resmi didepak dan digantikan oleh Adit. Proses ini memicu sorotan publik karena diduga kuat terkait manuver politik Aldiko dalam Pilkada lalu.
Meski kabar simpang siur menyebut pemecatan Aldiko dipicu oleh dukungannya terhadap calon kepala daerah di luar garis partai, PKB menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi internal yang telah final secara organisasi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB pun telah mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Aldiko sebagai kader dan anggota legislatif, menjadi dasar kuat pelaksanaan PAW.
Ketua DPC PKB Kuansing, Musliadi alias Cakmus, membantah tudingan bahwa partai bertindak sewenang-wenang. Ia menegaskan, “Proses PAW ini sudah sesuai dengan aturan partai dan Undang-Undang. Setiap kader harus patuh pada garis partai, tidak bisa berjalan sendiri.”
Pelantikan Adit sebagai pengganti Aldiko dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) dan PKPU Nomor 6 Tahun 2017. Dalam Pasal 239 ayat (1) UU MD3 ditegaskan bahwa anggota DPRD yang diberhentikan oleh partai pengusung otomatis kehilangan haknya sebagai anggota dewan.
Publik sempat mempertanyakan aspek keadilan dalam proses ini, mengaitkannya dengan prinsip due process of law. Namun menurut Cakmus, PAW adalah proses administratif internal partai yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif dan KPU. “Jika merasa dirugikan, ada jalur hukum di PTUN. Tapi sejauh ini belum ada putusan yang membatalkan keputusan DPP,” ujarnya.
Pelantikan Adit menandai babak baru bagi Fraksi PKB di DPRD Kuansing. Meski diliputi polemik, pihak partai berharap dinamika internal ini tidak mengganggu pelayanan dan kerja-kerja legislatif. “Sekarang saatnya fokus kembali bekerja untuk rakyat,” pungkas Cakmus.**mdn
#PKB kuansing #PAW DPRD Kuansing
