WARTARAKYATONLINE. COM— Upaya besar sedang digagas Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi konektivitas dan pembangunan wilayah. Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, didampingi para bupati dan wali kota se-Riau, secara langsung menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi, dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubri menjelaskan bahwa posisi strategis Provinsi Riau yang berada di tengah Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka—jalur perdagangan tersibuk kedua di dunia—menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Riau memiliki wilayah laut, daratan, dan kepulauan. Potensi ekonomi kami ditopang sektor migas, perkebunan sawit, karet, kelapa, sagu, dan pertambangan. Namun konektivitas masih jadi tantangan besar," ujar Wahid.
Ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat 12 Wilayah Kerja Migas (WK) aktif di Riau, menjadikannya lumbung energi nasional. Namun, infrastruktur transportasi yang belum terintegrasi membuat mobilitas barang dan orang belum optimal.
Usul Relokasi Bandara dan Integrasi Jalan Tol
Wahid secara tegas mengusulkan relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Saat ini, bandara tersebut dikelola bersama antara Angkasa Pura dan Lanud Roesmin Nurjadin (TNI AU), serta kerap digunakan untuk pelatihan militer internasional. Padatnya aktivitas menjadikan bandara kurang ideal sebagai pusat layanan penerbangan sipil.
"Kami berharap bandara khusus TNI AU tetap di kota, sementara bandara komersial dipindahkan ke lokasi baru yang telah dikaji melalui studi kelayakan, dan terhubung langsung ke jalan tol agar lebih terintegrasi," jelasnya.
Dorong Transportasi Laut dan Jalur Kereta Barang
Tak hanya udara, Gubri juga menyoroti pentingnya revitalisasi jalur transportasi laut. Ia meminta pengaktifan kembali rute pelayaran lama serta pembukaan jalur baru seperti Tembilahan–Batam untuk memperkuat konektivitas antar pulau di wilayah pesisir.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak ASDP agar rute-rute ini kembali beroperasi, dan meminta Menhub agar membuka rute baru yang potensial," ungkapnya.
Lebih lanjut, Wahid menyampaikan keprihatinan terhadap kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan over dimension and over load (ODOL) yang mengangkut hasil sawit dan batu bara. Ironisnya, dari 4 juta hektare perkebunan sawit, hanya 1,2 juta hektare yang berizin, sementara sisanya tidak memberikan kontribusi ke daerah tetapi memperparah kerusakan jalan.
"Solusi jangka panjangnya adalah membangun jalur kereta barang, agar distribusi komoditas tidak lagi membebani jalan raya," ucap Wahid.
Respons Positif dari Pemerintah Pusat
Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi, merespons positif berbagai usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat siap menjalin kolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk merumuskan solusi terbaik di sektor transportasi.
"Ini adalah bentuk komunikasi yang sehat antara pusat dan daerah. Kita akan tindak lanjuti usulan-usulan ini secara teknis dan menyeluruh agar bisa diimplementasikan dengan tepat," katanya.
Langkah strategis Gubernur Abdul Wahid dan jajaran kepala daerah se-Riau ini mencerminkan visi besar untuk menjadikan Riau sebagai simpul pertumbuhan ekonomi yang maju, terintegrasi, dan berkeadilan.***mdn
#gubernur riau #Abdul Wahid
